Posted in Aspertib, STIEKIA

Hearing PT, Dewan Undang Kopertis dan Aspertib

Hearing PT, Dewan Undang Kopertis dan Aspertib
Senin, 21 Maret 2016

160321-image_20_aspertib-2
Hearing/blokBojonegoro

UNTUK mengurai benang kusut masalah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan Pendidikan Prodi di Luar Domisili (PDD) serta peningkatan mutu tenaga kesehatan (Tenkes) melalui Universitas Terbuka (UT) di wilayah Bojonegoro, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mengundang sejumlah pihak. Salah satunya Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur dan Asosiasi Perguruan Tinggi Bojonegoro (Aspertib).

Pertemuan di ruang paripurna DPRD Bojonegoro, Senin (21/3/2016) sore tersebut sempat berjalan panas. Sebab, Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan pusat membuat kondisi di daerah takut. Sebab, menurut penjelasan pihak Kopertis VII, Kabupaten Bojonegoro termasuk menjadi perhatian khusus.

Hadir saat rapat Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin, Wakil Ketua Sunjani, anggota Komisi C, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Sunhadi, Kepala BKD Bojonegoro, Zainuddin, perwakilan Dinas Pendidikan Abdul Aziz, dan seluruh pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sebut saja STIKes ICSADA Bojonegoro, Unigoro, IKIP PGRI, STIE Cendekia, STIT Muhammadiyah, STAI Attanwir, STAI Sunan Giri, Akes Rajekwesi, Akbid Pemkab dan lain sebagainya.

“Harus ada pemecahan dan tidak boleh dibiarkan, sebab akan mencederai pendidikan yang ada di Indonesia dan khususnya Bojonegoro,” kata Ketua Aspertib, Hasan Bisri.

Diterangkan, jika selama ini pelaksanaan kuliah jarak jauh atau lebih familier disebut PJJ dan PDD sudah banyak yang melanggar dan tidak sesuai aturan. Namun, hingga kini belum ada tindakan yang jelas dan terkesan ada pembiaran oleh pihak terkait. “Dengan hearing ini agar semuanya jelas,” sambungnya.

Sementara itu Ketua DPRD Bojonegoro, Mitroatin menyampaikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya memanggil semua pihak. Sebab, permasalahan tenaga kesehatan tidak bisa main-main, apalagi diajar oleh orang yang tidak berkompeten. “Harus dilihat UT di Bojonegoro, apakah benar-benar sesuai atau tidak. Disini ada Kepala UT Jawa Timur,” sambungnya.

Terpisah, Kepala UP BJJ-UT Surabaya, Teguh Prakoso menambahkan, jika di daerah memang terkadang penyelenggaraan belum 100 persen benar. Oleh karena itu, pihaknya akan memantau terus pelaksanaan UT, terutama di Bojonegoro ini. “Kita terus berbenah, kalau masalah MoU penyelenggaraan pendidikan Tenkes di UT, langsung saja ke Kemenkes atau Dikti,” lanjutnya. [zid/mad]

http://blokbojonegoro.com/read/article/20160321/hearing-pt-dewan-undang-kopertis-dan-aspertib.html

Advertisements

Author:

Cah Jonegoro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s